Jokowi Bebaskan Pajak Mobil Listrik, Ini Syaratnya

Presiden Joko Widodo( Jokowi) menggelar rapat terbatas( Ratas) bersama dengan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta. Rapat ini buat mangulas implementasi ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air.

Menteri Perindustrian( Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengantarkan kalau pemerintah hendak mempersiapkan regulasi buat membagikan insentif terhadap calon investor yang bawa investasi mobil listrik ke Indonesia.

Ia menyebut pemerintah mau membagikan insentif yang kompetitif di tengah persaingan dengan bermacam negeri kompetitor.

Salah satu insentif yang direncanakan hendak diresmikan merupakan melepaskan pajak impor mobil listrik utuh completely build up( CBU) yang tidak butuh lagi dirakit di Indonesia.

” Misalnya pajak CBU itu nanti dapat kita nol kan, PPN- nya dapat kita nol kan. Ini lagi kita rumuskan bersama,” kata Agus kepada awak media, di Lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menperin berkata kalau Presiden Jokowi telah sepakat dengan kebijakan tersebut.

Karena baginya Jokowi mau kebijakan fiskal Indonesia dalam konteks kendaraan listrik dapat lebih kompetitif dengan negeri kompetitor.

” Wajib lebih kompetitif dibanding dengan kebijakan fiskal yang telah diberikan negeri kompetitor kita dalam konteks mobil listrik,” ucapnya.

Pemerintah pula berencana melaksanakan relaksasi terhadap Perpres No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai( KBLBB) buat Transportasi Jalur.

” Jadi yang Perpres 55 diatur kalau TKDN( Tingkatan Komponen Dalam Negara) ini pada tahun 2024, TKDN buat mobil listrik itu diharuskan 40%, itu kita relaksasi, jadi 40% nya pada 2026,” jelasnya.

Walaupun ia tidak dapat membenarkan TKDN 40% dapat dicapai di 2026, tetapi dirinya optimis sasaran tersebut dapat dicapai lebih kilat asalkan industri siap dalam mensuplai baterai listrik, karena Agus menyebut komponen terbanyak dalam kendaraan listrik merupakan baterai, nilainya dapat menggapai 40 hingga 50%.

” Tetapi sangat tidak Perpresnya hendak kita perbaikan, di mana pada tahun yang saat ini Perpesnya 2024( TKDN) 40%, hendak kita relaksai jadi 2026, sehabis 2026 kita kejar ke( TKDN) 60% tidak terdapat pergantian, jadi yang berganti 2024 ke 2026 yang( TKDN) 40% tadi,” pungkasnya.

Leave a Comment